Hubungan Bidang Pertahanan Indonesia - Amerika
Pertahanan sosial memegang peranan penting dalam membentuk masyarakat demokratis. Indonesia pada saat sekarang dipandang sebagai negara yang demokratis dan negara yang penduduknya sebagian besar adalah memeluk agama Islam. Sehingga dari tahun 1976 sampai dengan 1996 Indonesia dicatat sebagai salah satu ASEAN miracle. Yang terpenting dalam pembangunan di Indonesia adalah menumbuhkan cultural democracy untuk meningkatkan political democracy. Namun pada saat sekarang ini, partai politik dan juga parlemen di Indonesia tidak memiliki political democracy. Hal disebabkan makin maraknya korupsi yang dilakukan oleh parlemen.
Untuk itu perlu adanya kebijakan one roof atau one door policy. Wacana supremasi militer terhadap sipil dan sipil terhadap militer dalam tubuh Departemen Pertahanan tidak menjadi persoalan yang perlu dikhawatirkan. Namun yang perlu dikhawatirkan adalah peran LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dalam membantu rekonsiliasi tersebut. Apabila LSM Indonesia sudah self financing dan tidak tergantung oleh donor, maka political democracy dan accountability democracy akan tercipta.
Departemen Pertahanan dalam melaksanakan fungsinya untuk mempertahankan kedaulatan negara tidak bekerja sendiri. Departemen Pertahanan bekerjasama dengan departemen lain untuk meningkatkan Pertahanan Indonesia di bidang tertentu, misalnya dengan Deprtemen ESDM (Energi Sumber Daya Mineral), Departemen Pendidikan Nasional, dan Departemen pekerjaan Umum.
Don Eirich menegaskan tiga masalah strategik peningkatan hubungan Indonesia dan Amerika dalam bidang Pertahanan yaitu internal stability dan civil security, counter terrorism dan maritime security. Don juga menjelaskan bahwa Amerika mendorong Indonesia untuk melaksanakan kebijakannya dan Amerika membantu Indonesia dalam bidang manajemen dan governance. Pemerintah George Bush menjanjikan dana sebesar 175 juta US$ untuk bidang pendidikan, khususnya basic education.
Kusnanto Anggoro, peneliti CSIS, menjelaskan peran DPR dalam memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah militer. kurangnya pemahaman anggota DPR dalam memahami secara substansi kebijakan yang terkait dengan Pertahanan dan Pertahanan, sehingga hal ini akan berimbas pada lahirnya kebijakan yang bias dan cenderung militeristis atau sebaliknya.
Pertahanan dan Pertahanan, militer yang terlibat dalam pembuatan kebijakan Pertahanan dan Pertahanan, kemungkinan tidak adanya wakil dari militer. Namun keterlibatan militer dalam tubuh DPR pada saat sekarang ini masih ada dengan adanya beberapa indikasi berikut ini yaitu anggota DPR yang konservatif yang anti politik, adanya pandangan bahwa sipil itu inferior dan adanya pemikiran yang tidak rasional tentang penduduk sipil. Dengan demikian perlu diantisipasi agar produk hukum dari DPR tentang Pertahanan dan Pertahanan agar tidak military heavy atau sebaliknya yang menyebabkan timbulnya anti militer Indonesia.
Sedangkan reformasi Pertahanan di Indonesia dapat dilakukan dengan melihat sistem nilai yang ada dalam Pertahanan dan Pertahanan, kelembagaan Pertahanan dan Pertahanan serta pengembangan Departemen Pertahanan dan Pertahanan. Kesimpulannya adalah perlu adanya peningkatan pendidikan bagi Dephankan untuk dapat melaksanakan reformasi di kalangan militer.
Military heavy bergeser dimulai pada tahun 2000 dengan adanya perintah pada tanggal 20 April 2000 yang menyatakan bahwa militer tidak lagi terlibat dalam urusan politik. Kebijakan ini diperkuat dengan tertbitnya Tap MPR No 7 tahun 2000 yaitu militer tidak memiliki peran politik dalam pemerintahan di Indonesia. Dan Undang-undang TNI tahun 2004 juga menegaskan bahwa militer mengenal adanya supremasi sipil. Walaupun sudah ada kebijakan yang mengenal adanya supremasi sipil, namun masalahnya militer masih tetap tidak percaya dengan sipil, dan sipil tidak percaya pada mereka sendiri serta kendala budget. Untuk mengatasi hal tersebut, maka sipil harus self confident dan pemerintah harus dapat menyediakan dana untuk melaksanakan reformasi Pertahanan dan Pertahanan.
